Jatinangor, BEDAnews.com
Bertempat di Hotel Khatulistiwa Jl. Raya Jatinangor Km 20 Jatinangor, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, SH, M.Hum menghadiri Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), beberapa waktu lalu.
Seminar yang mengusung tema "Kesederajatan Prospek Gelar Akademik Sarjana Hukum (SH) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia" tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati dan Dekan Fakultas Syariah Ah. Fathoni. Adapun peserta acara tersebut adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD).
Sebagai narasumber, Kajati Untung memaparkan materi tentang Peluang dan Tantangan Sarjana Hukum (SH) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kaitannya dengan Profesi di Lingkungan Kejaksaan. Bahwa menurut beliau, yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi jaksa adalah berijazah paling rendah sarjana hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nom6 tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut soal ilmu hukum yang dimaksud.
Kajati menambahkan bahwa, sarjana lulusan fakultas syariah (sarjana syariah atau hukum Islam) dapat berpeluang menjadi tenaga advokat. Akan tetapi, untuk menjadi jaksa, sarjana hukum Islam atau sarjana syariah itu harus dibekali dengan ilmu hukum umum. Sampai saat ini, sesuai UU Kejaksaan, persyaratan seorang calon jaksa masih mensyaratkan paling rendah berpendidikan sarjana hukum.
Sarjana syariah apabila eksistensinya ingin disejajarkan dengan sarjana hukum umum, maka harus dibekali ilmu hukum umum. Dengan demikian, sarjana syariah nantinya mempunyai nilai tambah. Selain paham mengenai hukum umum juga paham hukum Islam. Dengan demikian, hingga saat ini memang UU Kejaksaan mensyaratkan seorang calon jaksa berpendidikan paling rendah sarjana hukum, namun dalam konteks ilmu hukum umum, bukan ilmu hukum Islam. Seseorang yang berpendidikan sarjana hukum Islam yang ingin menjadi calon jaksa haruslah dibekali dengan ilmu hukum umum.
Kajati berharap, dengan adanya lulusan sarjana hukum syariah dari berbagai fakutas hukum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mempunyai nilai tambah dalam memahami hukum Islam, maka sumber daya manusia lulusan Fakultas Syariah ini bisa dimanfaatkan oleh Kejaksaan melalui rekriutmen pegawai. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi pelaksanaan Tupoksi Kejaksaan dalam penanganan perkara yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai keagamaan. (MR/Hms)
