“Selain itu, merevitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dan penyelarasan kurikulum di sekolah,” ujarnya.
Salah satunya, lanjut Kadisdik, untuk meningkatkan aksebilitas, yakni dengan penyelarasan kurikulum industri di SMK. Seperti, tugas praktik di sekolah kejuruan harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
Selain itu, pengadaan kurikulum nasional yang wajib dimiliki dan diberikan kepada sekolah, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Sedangkan untuk muatan kewilayahan bisa disesuaikan dengan pemerintah daerah masing-masing.
“Penyesuaian di daerah dapat diartikan seperti ini, misalnya daerah A mempunyai potensi wisata lebih besar maka akan lebih baik daerah tersebut memberikan atau menyediakan sekolah yang membuka jurusan pariwisata guna membantu pengembangan dan kemajuan daerah tersebut,” paparnya.
