Ketua Lutfi menyampaikan,
Konflik Reforma Agraria antara HGU dan masyarakat yang sama-sama memanfaatkan tanah negara, terjadi beberapa Kecamatan: Kecamatan Caringin, Situ Gunung, Selabintana, Cikidang, Sukaraja, Purabaya, Sagaraten, Jampang Tengah, Warung Kiara, Bantar Gadung.
“Apa bisa persoalan Reforma Agraria ini bisa di selesaikan dengan baik oleh Pemkab Sukabumi. Ini akan menjadi terobosan baru guna meningkatkan perekonomian di tiap-tiap wilayah Reforma Agraria merupakan kebutuhan yang melekat sebagai warga negara yang ingin mengembangkan potensi kewilayahanya secara masif,: imbuhnya.
“Kita analogikan mereka menguasai tanah negara dan memanfaatkanya, ada yang sudah jadi pemukiman, mereka berkontribusi terhadap negara dalam membayar pajak dari sembako yang mereka beli, serta dalam pesta demokrasi mereka memilih para pemimpin, baik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan para Legislatif Daerah dan Pusat, tapi pada saat mereka meminta hak sebagai warga negara para pemimpin yang mereka pilih tidak berbuat apa-apa, ironis bukan,” ujar Lutfi.
