Ketua Lutfi juga menegaskan, kawasan dan lahan yang sudah masuk kepada kategori kawasan dan lahan terlantar harus dikembalikan lagi ke negara dan pemerintah harus menjalankan program kerjanya untuk mengatur dan memperbaiki struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih adil dan merata, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta meningkatkan produktivitas tanah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor BPN Kab. Sukabumi menyampaikan bahwa, hal terkait dengan ijin HGU tersebut adalah kewenangan Kementrian Pusat, kami hanya menerima pendaftaran saja. Adapun hal terkait dengan persoalan reforma agraria utamanya dalam pelaksanaan penertiban kawasan dan lahan Tora, itu kewenangan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria. Dan selanjutnya Bupati yang melaporkannya ke Kementrian Pusat.
