Maka kami meminta negara hadir untuk memberi hak warga negara terutama mereka yang telah lama mengarap/memanfaatkan tanah negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.
Kita meminta team Gugus Tugas tingkat Pusat agar melihat juga permasalahan Reforma Agraria dan bisa memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Menteri Koordintor Bidang Perekonomian sebagai Ketua Gugus Tugas Pusat, yang di dampingi sejumlah Menteri. Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Tertinggal, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, Menteri Pemukiman dan Perumahan, Lembaga BUMN, Bapenas, agar segera bekerja sesuai amanat dalam Inpres no 8 tahun 2025. Dan melakukan koodinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan objek dan subjek Reforma Agraria, hal ini harus segera di lakukan demi meningkatkan kesejahteraan di daerah Kab. Sukabumi.
