Terkait hak oportunitas JPU selain berdasarkan pasal 108 KUHAP selebihnya dalam didasari Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara (demokrasi) dan menyangkut Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat serta Hak Peran Serta Masyarakat yang dimintakan oleh salah satu pasal yang ada pada seluruh undang-undang serta khusus prinsipnya ada pada Pasal 35 UU. RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang kedua pasal pada kedua sistim hukum UU KEJARI dan KUHAP memberikan kewenangan kepada JPU untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.
Namun nota bene, hak oportunitas ini relatif dapat digunakan andai saja JPU melaksanakan Tupoksinya secara objektif, dalam arti “tidak terlibat atau dilibatkan dan atau melibatkan diri” sebelumnya dengan oknum Penyidik Polri untuk menentukan pasal-pasal tuduhan kepada ke 12 Terlapor, dan memang idealnya Anggota Polri dalam melaksanakan Tupoksi harus objektif, mandiri bebas intervensi, profesional dan proporsional.
