Oleh sebab hak-hak yang berdasarkan asas legalitas ini lah, akhirnya bisa melahirkan hal alternatif peristiwa hukum akibat kondisi ‘relatif’.
Oleh karenanya demi mengantisipasi Pelanggaran Hukum dan HAM kedepannya, Penyidik dan atau JPU. diharapkan tidak melakukan penahanan terhadap Para TSK (hak subjektif Penyidik). Harapan ini tentunya berkesesuaian dengan asas presumption of innocence (Praduga tak bersalah Jo. KUHAP), karena segala akhir dari peristiwa hukum a quo dalam praktik proses hukumnya tendensi kerap kental dengan nuansa politik kekuasaan, sementara pertimbangan dari sisi hukum, terkait perkara *_Jokowi Ijazah S- 1 Palsu_* ini serba relatif penyelesaiannya termasuk bakal putusan hakim kelak. Tentu tidak mustahil Majelis Hakim demi hukum memutus vonis bebas (onslag) atau oleh sebab lahirnya diskresi prerogatif “penguasa republik” akibat munculnya gejala-gejala dinamika dengan berbagai perkembangan sosial politik ditengah kehidupan masyarakat di tanah air. ***
