Dalam dakwaan disebutkan, perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp4.876.453.655 sebagaimana tertuang dalam laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Sasana sidang menjadi tegang ketika dalam dakwaannya JPU menyebutkan adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak, termasuk pejabat daerah, yakni Muhammad Iswandi sebesar Rp1 miliar, dr. M. Yadi Mahendra sebesar Rp1 miliar, Andi Agung Rp1.1 miliar. Kemudian Nantang Rp250 juta, dr. HM Zairullah Azhar Rp337 juta, Rizki Rachmawati Rp1 miliar, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Tineke dan rekan sebesar Rp87 juta.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat ( 1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP.
