Lalu apakah bangsa ini akan melihat sejarah hukum yang kecele atau terperanjat kagum, andai oleh anggota KPK yang baru kelak memproses hukum Khofifah atas perkaranya yang mengendap terkait laporan di KPK 4 Juni 2024 saat dirinya (2014-2018) menjabat Menteri Sosial?
Sure but slow, inilah general cermin politik yang pragmatis, yang terbukti populer dimata umat bangsa ini, terkait strategi yang dilakoni (Prabowo), yang sejak awal enggan dengan Program TAPERA, Kemudian mem-barrier PSN PIK 2 seiring dengan pencabutan pagar laut di pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Tangerang, milik para taipan dari kelompok oligarki yang sesuai teori kekuasaan dipimpin oleh Jokowi, sehingga bertambah bukti, kementrian ATR/Kepala BPN mengungkap “dengan bantuan” suara vokal aktivis agar pemerintahan KMP (Kabinet Merah Putih) stop Proyek PSN PIK 2 yang menyalahi izin peruntukan dan berikut temuan mafia oligarki Aguan cs dengan modus memanipulasi data, sehingga terbit ratusan HGB dan belasan SHM bahkan ditengarai, ada isu beberapa dari kawasan “asli laut” yang sudah dipagari bambu semua akan diurug dan bakal atau telah dijual sebagiannya kepada pihak asing (ala komprador)?
