• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Rabu, November 11, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Jelang pemberlakuan sanksi, perusahaan daftar BPJS

Jelang pemberlakuan sanksi, perusahaan daftar BPJS

Asep Budi by Asep Budi
22 Desember 2014
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung, BEDAnews,-

Terhitung 1 Januari 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang bandel  karena tidak mendaftarkan karyawannya mengikuti program jaminan kesehatan. Dua minggu jelang pergantian tahun, BPJS Kesehatan Jabar menerima banyak perusahaan mendaftar untuk karyawannya karena khawatir kena sanksi.

Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan Jabar, Jenni Wihartini mengatakan sanksi yang akan diberikan yaitu teguran sebanyak 2 kali serta denda sebesar iuran yang seharusnya dibayarkan. "Perusahaan juga bisa dikenai sanksi administrasi berupa tidak diberikannya palayanan publik seperti perpanjangan izin dan tidak boleh ikut tender," ujar Jenni usai acara Media Gathering di D’Palm, Jalan Lombok, Senin (22/12).

Jenni mengatakan jelang akhir tahun ini BPJS menerima banyak sekali pendaftaran dari perusahaan untuk karyawannya.Namun begitu, kata Jenni, masih banyak perusahaan yang mendaftar belum melengkapi data-data yang diperlukan dan menjadi kendala dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. "Misalnya ada perusahaan punya 1.000 karyawan tapi yang sudah ada datanya cuma 700 orang," tuturnya.

Untuk pengurusan keanggotaan BPJS Kesehatan, Jenni menyebut dibutuhkan data seperti NIK, tanggal lair dan rujukan pertamanya, misalnya dokter pribadi atau puskesmas mana.

BeritaTerkait

Cegah Karhutla, Pasis Diklapa TNI AD Edukasi Pelajar dan Masyarakat di Kalimantan Selatan

11 November 2026

Rp865,6 Juta Dana Revitalisasi SDN 3 Hampatung Disorot, Kepsek Akui Tunjuk Pihak Ketiga: Ke Mana Mekanisme Swakelola?

11 November 2026
Page 1 of 2
12Next
Previous Post

4% Siswa Paket C Tak Bisa Ikut Ujian

Next Post

Satu juta lebih PUS Jabar tidak ikut KB

Related Posts

TNI-POLRI

Cegah Karhutla, Pasis Diklapa TNI AD Edukasi Pelajar dan Masyarakat di Kalimantan Selatan

11 November 2026
Ragam

Rp865,6 Juta Dana Revitalisasi SDN 3 Hampatung Disorot, Kepsek Akui Tunjuk Pihak Ketiga: Ke Mana Mekanisme Swakelola?

11 November 2026
Ragam

Pers Modern di Era Digital: Antara Kemajuan Teknologi dan Hukum Di Masa Depan

11 November 2026
Edukasi

Satlinmas Patut Disebut Pahlawan

11 November 2026
Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

DI HARI PAHLAWAN, NEGARA DIUJI: NIAT MUNDUR, DUGAAN SADAP, DAN AMANAH YANG HILANG

11 November 2026
Hukum

Organisasi Aktivis Penggiat Anti Korupsi Jabarko Indonesia, Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi

11 November 2026
Next Post

Satu juta lebih PUS Jabar tidak ikut KB

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021