Sejumlah ketentuan mendesak untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, transformasi pelayanan publik berbasis elektronik, serta penguatan perlindungan hukum atau hak
imunitas bagi Majelis Komisioner agar mereka dapat bekerja secara profesional tanpa bayang-bayang kriminalisasi pidana atas putusan persidangan yang diambil.
Kini, proses seleksi berada di tangan DPR RI. Dawam berharap, Komisi I dapat menyaring dan memilih figur yang memiliki integritas, kapasitas, pengalaman matang, serta legitimasi moral yang kuat.
Di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas, keberadaan KIP yang kuat dan independen akan menjadi instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. (Red).
