Menurut mantan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut, sistem demokrasi yang sehat tidak dapat dipisahkan dari akses informasi yang mudah, cepat dan terjangkau bagi masyarakat. Publik berhak mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran negara, hingga eksekusi program pemerintah tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Namun di sisi lain,
Dawam mengingatkan agar semangat keterbukaan ini tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu demi keuntungan ekonomi pribadi atau alat penekanan terhadap badan publik. Kondisi dilematis ini harus mampu diseimbangkan oleh komisioner baru demi melindungi institusi negara sekaligus hak publik yang sah.
Lebih lanjut, Dawam menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU KIP yang telah berjalan selama 16 tahun.
