Akan tetapi, skenario ini tampaknya tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memberikan penjelasan yang justru membuat jalur PTUN tidak bisa dipandang sebagai jalan keluar yang mudah.
Yusril menyoroti persoalan legal standing atau kedudukan hukum. Sebab, objek yang dipersoalkan dalam perkara sebelumnya berkaitan dengan keputusan administrasi kementerian mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan yang secara langsung diterbitkan atas nama Gibran. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah Gibran memiliki kedudukan hukum untuk menggugat keputusan administrasi tersebut?
Persoalan lainnya adalah kemungkinan pengajuan peninjauan kembali oleh Kemendikdasmen terhadap putusan MA. Kedudukan kementerian sebagai institusi negara juga menjadi persoalan tersendiri dalam upaya hukum tersebut. Artinya, jalan hukum yang disampaikan seolah-olah sebagai solusi ternyata memiliki sejumlah hambatan yang harus dijawab terlebih dahulu.
