Dengan mengangkat PTUN sebagai jalan perjuangan, Gibran berpotensi membangun narasi bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk membuktikan keabsahan persyaratan pencalonannya. Jika langkah tersebut berhasil, kemenangan hukum itu dapat dikapitalisasi sebagai pembenaran politik atas pencalonannya pada 2024.
Namun, ada sisi lain yang tidak kalah menarik. Dengan menyebut bahwa langkah ke PTUN merupakan saran Prabowo, Gibran sekaligus membawa nama Presiden ke dalam persoalan tersebut. Seolah-olah Prabowo ikut memberikan legitimasi terhadap langkah hukum yang ditempuhnya. Jika ternyata jalur tersebut bermasalah, Presiden pun berpotensi ikut menjadi sasaran pertanyaan publik.
Dengan kata lain, Prabowo ditempatkan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jika mendukung, ia bisa dianggap ikut membenarkan persoalan hukum Gibran. Jika ternyata saran tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, ia bisa dinilai tidak memahami persoalan yang sedang dihadapi wakil presidennya sendiri.
