KAB. BANDUNG || bedanews.com — Birokrat itu harus mempunyai pemikiran yang inovatif, jangan hanya mempunyai pemikiran untuk mempertahan jabatannya. Fokus saja pada pekerjaan prioritas berikut memikirkan cara menyelesaikannya. Dengan fokus dalam satu pemikiran maka masalah tidak akan bertambah.
Seperti halnya dalam menangani sampah, dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Sugianto, hanya sebatas merencanakan saja tapi aksinya tetap saja tidak maksimal. Padahal biaya operasional mencapai Rp30 miliar lebih. Sementara outputnya seolah tidak jelas peruntukkannya.
Legislator dari Fraksi Golkar yang akrab disapa Kang Yanto itu menambahkan, Tempat Pembuangan Ahir Sampah (TPAS) di Sarimurti Cipatat Kabupaten Bandung Barat itu bukan hendak ditutup, melainkan mempertanyakan hak Pemerintah Kabupaten Bandung yang melakukan pembuangan sampah ke lokasi tersebut.
Provinsi Jawa Barat mempunyai lahan di lokasi itu, Cimahi juga mempunyai lahan, sementara Kabupaten Bandung, menurut Kang Yanto, hanya membuang saja sampah dan membayarnya. “Hal itulah yang dipertanyakan masyarakat Kabupaten Bandung Barat perihal pembuangan sampah yang dilakukan selama ini oleh Kabupaten Bandung,” katanya di ruang Komisi C, Rabu 15 Juni 2022.
Lebih lanjut Kang Yanto menjelaskan, bahwa sampah di Kabupaten Bandung terhitung dari tahun 2021 hanya 56 persen yang tertanggulangi perharinya. Kalau dibiarkan begini terus maka dikhawatirkan Kabupaten Bandung akan menjadi lautan sampah karena tidak maksimalnya kerja dalam menangani sampah.
Ia menyatakan kecewa juga dengan kinerja Saber Sampah di tiap-tiap kecamatan. Selain kinerjanya tidak beraturan seperti asal-asalan para Saber tersebut tidak mempunyai program yang signifikan, termasuk cara memberikan laporan dari hasil kerjanya berikut lokasi yang sudah dibersihkannya.
Ironisnya, ia mengakui mempunyai beberapa poto yang memperlihatkan para saber ditumpukkan sampah tapi tidak untuk diangkut melainkan sengaja menumpuk di jalan. Hal ini semestinya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera diberikan arahan. Tapi ini seolah terjadi pembiaran.
Selanjutnya mengenai TPS Babakan yang katanya mau dibuka kembali, diungkapkan Kang Yanto segera melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat, “Apa yang menjadi keinginan mereka? Bisakah pemerintah mengimbanginya? Dan bagaimana prlaksanaannya nanti? Itu harus jelas dan ada kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.
Namun ia meragukan TPS Babakan bisa menampung sampah sepenuhnya. Solusi dari permasalahan tersebut, dengan dibangunnya TPS di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) atau idealnya perkecamatan 1 TPS, berikut dengan pengolahannya. Besar kemungkinan masalah sampah akan tertanggulangi. Tapi ini juga hanya berupa masukan yang realisasinya entah kapan bisa diimplementasikan.
Bila dikalkulasikan mengenai pembangunan TPSย di setiap kecamatan, disebutkannya, ada semua penunjangnya tersedia di Kabupaten Bandung. Untuk lahan tinggal beli saja, kebutuhan pembangunannya bisa diajukan ke Kementrian LH, begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Bahkan kedatangan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) beberaoa waktu lalu menegaskan, Kabupaten Bandung itu butuh apa agar masalah sampah bisa tertanggulangi dengan baik. Sebenarnya itu merupakan kesempatan bagi Pemkab Bandung untuk meminta kebutuhan sebagai sarana memaksimalkan kerja menangani persampahan.
“Kalau hanya mengandalkan pemilahan sampah, saya merasa lebih mahal sampah yang di buang daripada yang dibeli. Bayangkan hasil pemilahan dihargai Rp10 ribu sementara sampahnya kita harus bayar Rp30 ribu. Jelas masyarakat sangat merugi sekali. Mending tidak dipilah sama sekali,” tuturnya.
Sampah itu akan tetap ada mengikuti masyarakat, ungkapnya, semakin banyak populasi masyarakat maka sampah pun akan terus bertambah. “Semakin dibiarkan sampah menumpuk maka akan semakin besar pula anggaran yang diajukan. Sementara kenyataannya kenyataannya hingga saat ini, anggaran itu tidak pernah menyelesaikan masalah sampah,” pungkas Kang Yanto.***
