Lebih lanjut pendanaan Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat bencana menurut Permendagri 113 ttg pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 17 ada ayat 5 “Keadaan daruat dan luar biasa sebagai mana dimaksud ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati”, jadi pertama kita harus menganggarkannya terlebih dahulu kemudian mekanismenya sesuai regulasi harus mendapatkan SK dari bupati ini yang dianggap berat, “Kenapa kita belum memperbaiki jalan itu, karena saya belum berani membuat anggaran belanja tak terduga dan belum mendapat SK, SK bupati muncul nanti ada SKPD (Binamarga) dengan pernyataan hasil survai, begitulah kira-kira, kenapa mengalokasikan kursi sementara jalan tidak di perbaiki karena kita terbagi ada beberapa porsi , pemdes melaksanakan porsi pengalokasikan anggaran dan tinggal melaksanakan aturan saja” Tandas Kades.
Sementara itu Koordinator FPMD, Carli kepada BEDAnews.com menanggapi jawaban Kades hanyalah bela diri secara logika jawaban kuwu mementingkan pantat atawa mementingkan akses mobilisasi, perekonomian warga. “Kepala desa seakan apatis intinya masyarakat mau memperbaiki asal dan menunggu komando kebersamaan dari kades, kades jauh dari masyarakat seolah hanya andalkan dana dari atas meskipun mungkin dimintai dana swadaya mau” ujar salah satu warga yang memberikan tanggapan auden yang faktanya terputusnya jalan maka melewati rute jalan memutar di desa tetangga hingga masyarakat merasa harga diri terabaikan kerap mendapat sindiran lantaran ketegasan sikap kades, “Jika kades peduli bisa menggalang sewada, kemarin ini gorong-gorong jalan Desa sebelah rusak saat itu panitia memintai sumbangan hanaya dari satu dusun saja menyumbang Rp 2 jutaan, masa untuk jalan desa kita akan sulit bersewadaya” ujarnya. (abraham)
