Bandung BEDAnews.com
Sesuai dengan amanat Undang Undang lebih dari Rp. 6 Triliun rupiah atau Dua puluh persen dari total APBD Jawa Barat diperuntukkan bagi anggaran Pendidikan, tetapi anggaran tersebut menyebar diberbagai dinas berdasarkan fungsinya, sehingga secara teknis tidak keseluruhannya dikelola Dinas Pendidikan Jabar.
Dari total anggaran yang sekian banyak itu, semuanya tidak dikelola oleh dinas pendidikan, tetapi menyebar,, yang menyangkut urusan fungsi Pendidikan seperti pembangunan RKB itu bukan lagi urusan dinas pendidikan, tapi Dinas Pemukiman Dan Perumahan, persoalan sanitasi kesehatan sekolah, Itu juga bukan tanggungjawab Dinas Pendidikan tetapi tanggungjawab Dinas pemukiman dengan Dinkes.
Mensikapi hal tersebut Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syamsul Bachri, SH., MBA kepada para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Jabar dan HMI Jabar, di ruang Kerja Komisi V DPRD Jawa Barat Selasa (2/5). menyampaikan harapan agar 20 persen total anggaran pendidikan tersebut semuanya dikelola oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Dikatakannya. Terkait dengan urusan pendidikan ini saya berharap 20 persen anggaran Pendidikan ini semuanya dikelola oleh Dinas Pendidikan
“Karena yang tahu persoalan pendidikan adalah orang pendidikan, supaya guru cukup, sekolah ruangannya bersih, bagus, bisa dinikmati oleh anak-anak sekolah.”Katanya
Kepada para mahasiswa yang mendatangi dewan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan mempertanyakan anggaran Pendidikan dan menagih janji Pendidikan Gratis Gubernur Ahmad Heryawan , Syamsul Menyatakan. “ Saya berharap Gubernur dan Pemerintah Daerah mendengar apa yang dituntut masyarakat jawa barat, Pendidikan itu harus mencerminkan rasa keadilan, orang miskin juga harus sekolah, yang kedua, pendidikan tidak ada spesialisasi hanya diberikan kepada orang yang punya uang.” ujarnya@hermantz
