Kades menjawab, dalam visi misi yang tertuang di RPJMDes diantranya mengoptimalkan sistim kerja yang harus memiliki daya dukung berupa sapras, ”Saya berfikir dan terlegitimasi Perdes Sukamanah No 6 th 2014 sesuai amanat Permendagri No 14 ttg sistem perencanaan desa telah disepakati tahapan perencanaan selama 6 tahun, pun diatur Perbup ttg alokasi ADD maupun DD porsinya (ADD) mengatur lebih banyak buat penyelenggaraan pemdes, siltap dan tunjangan, porsi pelaksanaan penyaluran anggaran mengharuskan lebih menata sapras penyelenggaraan pemdes (komputer-komputer dan sarana pendukung lainnya) saya tidak melewati proses tahapan dari musren dan legalisai RAPBDes”, ujar Dede Yuyu.












