Masalahnya bukan pada angka semata, tetapi pada konsistensi sistem. Lembaga seperti DJBC bukan sekadar institusi teknis, melainkan garda depan kedaulatan ekonomi negara. Ketika fluktuasi penerimaan begitu tajam, yang dipertaruhkan bukan hanya target fiskal, tetapi juga kepercayaan publik.
Di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin Purbaya ini, reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada retorika dan pergantian figur. Penunjukan Djaka Budhi Utama memang memberi harapan akan pendekatan yang lebih tegas, saat publik membutuhkan simbol ketegasan—dan kebutuhan pembuktian pun sudah dilakukan oleh seorang Jaka Budhi Utama.
OTT yang terus terjadi menunjukkan bahwa, problem di DJBC bukan insidental, melainkan memiliki pola. Ini bukan lagi soal “oknum”, tetapi indikasi adanya ruang sistemik yang memungkinkan praktik itu terus berulang.
