CIKOPO, BEDAnews.com – Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh jajarannya mewaspadai ancaman terorisme pada pengamanan mudik Lebaran 2019.
Menurut Tito, berkaca pada tahun sebelumnya dimana polisi menjadi target aksi terorisme, seluruh personil polisi harus ekstra hati-hati.
“Hingga saat ini memang belum adanya ancaman terhadap anggota polisi yang sedang menjalankan tugas pengamanan Lebaran di jalan maupun di posko. Namun tetap harus waspada seperti pada tahun sebelumnya pernah terjadi aksi terorisme, ” kata Tito saat meninjau arus mudik di Pos Polisi Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jumat (31/5/2019).
Sebagai langkah antisipasi, pada musim mudik 2019 tahun ini polisi penjaga jalur mudik akan dijaga tentara bersenjata atau sistem keamanan berbasis body system. Hal itu dilakukan untuk melindungi para polisi dari ancaman teroris.
Mekanisme keamanan tersebut berarti satu anggota Polri yang berjaga, dijaga anggota Polri lainnya, atau anggota TNI bersenjata yang sedang diperbantukan.
“Jadi petugas jalur mudik didampingi petugas pengamanan menggunakan body system. Jadi ada petugas yang dilengkapi senjata, baik TNI atau Polri menjaga aparat lainnya dalam pengamanan arus mudik ini. Seperti satu polwan yang bertugas ditemani koramil yang bersenjata saat bertugas,” kata Tito.
Ia menambahkan untuk penugasan anggota tidak boleh satu orang, harus dua.
“Jadi satu orang yang bertugas harus dijaga satu orang,” imbuhnya.
Tito berharap dengan pengamanan body sistem ini, petugas bisa terhindar dari serangan teroris. Menurutnya, pengamanan body sistem ini merupakan langkah antisipasi mengingat teroris umumnya menarget petugas dalam setiap serangan.
Di sisi lain, dari pantauannya terhadap arus mudik lebaran 2019, Tito menyebutkan, arus mudik berjalan lancar, meski di beberapa ruas jalan harus ada diskresi soal pengaturan jalan untuk menjamin kelancaran pemudik.
“Arus mudik hingga saat ini masih lancar,” tandasnya.
Kunjungan tersebut juga diikuti Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. [mae]
