Cianjur, BEDAnews.com
Menghadapi pemilihan Kepala Desa di Desa Jati Kecamatan Bojongpicung, berbagai isu bermunculan, salah isu yang menjadi opini publik tentang dugaan tunggakan pajak pemerintah desa jati di Era Kepala Desa terdahulu.
Sekretaris Desa Jati, Asep Hendra Mukti membenarkan Pemerintah desa jati mempunyai hutang pajak Banprov, kinerja pamong dan pajak kinerja sekdes sebesar Rp 5 juta , yang mana hutang tersebut terungkap setelah adanya Lanjutan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Daerah (IPDA) Cianjur yang teah melakukan pemeriksaan beberapa pecan lalu.
Adanya temuan IPDA, membuat kami tercengan pasalnya uang pajak Banprov sejak dulu sudah diambil oleh mantan kepala desa sewaktu menjabat. “Berhubung kami tidak mau ribet, maka semua tunggakan pajak dibayar dari dana Anggaran Dana Desa (ADD),” tegasnya.
Pejabat Sementara Kepala Desa Jati Agus Saepudin mengatakan, kami pun pernah kena dampak dari permasalahan tersebut pasalanya, disaat mantan kepala desa Jati menyodorkan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa tidak saya tanda tangani dengan alasan beliau masih mempunyai hutang, namun setelah adanya kesanggupan membayar dengan berbagai pertimbangan akhirnya saya tanda tangani berkas tersebut. “Walau baru kesanggupan membayar untuk meredam suhu politis yang memanas saya terpaksa menanda tanganinya,” kata Agus. (C2r)
