Jakarta, BEDAnews.com
Intervensi dua Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain kepada penyidik Polri yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto (BW) sangat disayangkan. Intervensi yang meniru gaya preman ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan profesionalisme penyidik.
Dampaknya, kasus ini akan menjadi yurisprudensi, yakni jika kelak ada pejabat negara yang diperiksa KPK dalam kasus korupsi dan atasannya datang ke KPK memberikan jaminan, untuk menjemput serta meminta pejabat itu tidak ditahan, KPK harus dalam penegakan hukum di negeri ini, demikian diungkapkan Neta S Pane Ketua Umum Indonesia Police watch (IPW) melalui siaran pers yang diterima wartawan.
Pihaknya tegas Neta, mengecam sikap komisioner KPK yang lebih mengedepankan cara-cara preman, arogansi dan tidak patuh hukum dalam menyikapi kasus yang mendera BW. Seharusnya, kedua komisioner itu dalam membela kawan sejawatnya tetap dalam koridor hukum, yakni melakukan prapradilan. Jangan bergaya preman yang mengedepankan arogansi dan intervensi.
“Mentang-mentang membebaskannya. Artinya, kedua komisioner KPK itu sudah memberi contoh buruk
kawannya ditangkap, penyidik Polri diintervensi dengan cara dijemput dan diberi jaminan. Apakah jika ada kawan atau atasan koruptor yang meniru gaya preman kedua komisioner tersebut, KPK kemudian akan membebaskan koruptor yang sedang ditanganinya? Jika tidak membebaskannya, dimana KPK meletakkan keadilan? Apakah keadilan hanya milik komisioner KPK?,” tegasnya.
Ironisnya lanjut Neta, intervensi cara-cara preman komisioner KPK itu diamini Plt
