Oleh: Agusto Sulistio (Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR era tahun 90an, Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)
JAKARTA || Bedanews.com – Apakah kepentingan geopolitik mulai menunggangi situasi sosial melalui sejumlah kebijakan nasionalil kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Pertanyaan ini mencuat di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin meluas. Bukankah setiap negara memiliki persoalan masing-masing sehingga intervensi politik dari negara lain seharusnya tidak mudah terjadi? Misalnya, Amerika dengan berbagai issue politik yang disampaikan oleh Trump, lalu Rusia lewat pernyataan Putin, RRC, dll. Jadi terlalu dini kritik publik terhadap Prabowo dinilai faktor utamanya akibat pengaruh geopolitik.
