Jakarta, BEDAnews.com
Sebelumnya, Bureaucracy Reform Institute (BRiS) telah mengevaluasi kinerja Instansi dan lembaga negara yang terkait langsung dengan Pelayanan Publik. Dari hasil pemantauan kualitas peningkatan pelayanan publik yang dipilih secara acak, ditemukan sejumlah pelanggaran yang masih dilakukan oleh beberapa Instansi dan lembaga pemerintah, yang mencakup seluruh aspek pelayanan terhadap masyarakat. Secara acak pemantauan dilakukan di Jabodetabek sebagai basis penelitian BRiS.
Imam Hermanda, salah satu Peneliti BRiS yang khusus meneliti Pelayanan Publik memaparkan hasil temuan yang merujuk pada 5 indikator penilaian sesuai dengan Ketentuan UU No.25 tahun 2009.
“Dari 5 Indikator itu ditemukan, Kebijakan Standar Pelayanan ditemukan 26 pelanggaran, Budaya Pelayanan Prima ditemukan 12 pelanggaran, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan ditemukan 5 Pelanggaran, Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan ditemukan 11 Pelanggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ditemukan 4 Pelanggaran,” jelas Imam. (Harry. A)
