Bandung, BEDAnews
Meskipun sistem pelayanan kesehatan dianggap sudah baik, tetapi dalam Implementasinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dirasakan masih sangat memprihatinkan dan diskriminatif. Sebagaimana dikemukakan Al Choiri, perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait pelayanan kesehatan yang dianggap tidak maksimal.
"Ya memang Jamkesmas ada, namun di lapangan kondisinya memprihatinkan. Perlakuan terhadap penerima Jamkesmas sering diskriminatif bahkan cenderung diabaikan oleh petugas medis di rumah sakit-rumah sakit yang ada,“ katanya dalam kegiatan dialog hearing DPRD Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat Kabupaten Bekasi, Kamis (5/12).
kenyataan ini diakui anggota DPRD Jabar yang tengah melakukan dialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat Bekasi. Achdar maupun Ani menyadari kondisi tersebut memang sering terjadi di lapangan. Menurut mereka pelayan kesehatan secara sistemnya memang sudah cukup baik, namun pada implementasinya memang ditemukan kendala-kendala yang tidak mudah.
"Itu tentunya akan menjadi koreksi di lapangan, karena itu sampaikan informasinya kepada kami, Insya Allah akan langsung kami tindaklanjuti dengan menegur kepada rumah sakit terkait," tegas Achdar.
Sementara itu menanggapi pernyataan masyarakat terkait masalah bantuan untuk madrasah ibtidaiyah, anggota Komisi E yang juga berasal dari Dapil Kota/ Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengemukakan bahwa masalah bantuan untuk sekolah agama sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Namun sebagaimana dikemukakan Ani, bukan berarti Pemprov Jawa Barat lepas tangan begitu saja.
"Kami di Pemprov juga sudah mengalokasi bantuan untuk sekolah-sekolah agama dan itu bisa diakses oleh sekolah-sekolah di kab/kota namun memang bantuan tersebut hanya berlaku untuk satu kali saja tidak terus menerus diberikan," terang Ani. (hermanto)
