BANDUNG – BEDAnews.com : Bagian Humas Kota Bandung kembali meraih 3 penghargaan sekaligus pada ajang bergengsi Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018 yang digelar di Kota Surabaya, Kamis (29/3/2018). Penghargaan diterima langsung Kepala Bagian Humas Kota Bandung Yayan A. Brillyana.
Ketiga penghargaan yang dimenangkan tersebut terdiri dalam tiga kategori, yaitu Kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media 2017, Kategori Owned Media Sub Kategori Social Media, dan Kategori Program PR Sub Kategori Government PR.
Peraihan sebagai Kota Terpopuler di Media berdasarkan penjurian yang dilakukan bersama PT INSENTIA dengan memonitor pemberitaan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia. Data yang dihimpun adalah sepanjang 1 Januari – 31 Desember 2017.
Untuk kategori Social Media Kota Bandung meraih penghargaan berdasarkan monitoring yang dilakukan langsung oleh dewan juri terhadap akun media sosial media Humas Kota Bandung (@humasbdg) di Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube.
Sedangkan untuk kategori Government PR Humas Kota Bandung menampilkan Program Bandung Menjawab sebagai program humas pemerintah yang mampu menjadi wadah bagi para stakeholders untuk bertemu dan memberikan dampak positif bagi citra Kota Bandung.
Penghargaan tersebut menurut Kepala Bagian Humas Kota Bandung Yayan A. Brillyana, merupakan sebuah pencapaian karena ‘revolusi jaman now’ yang dilakukan oleh Bagian Humas Kota Bandung di tahun kedua bagian ini terbentuk.
“Alhamdulilah, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi atas perubahan humas pemerintah yang kaku dan tradisional, menjadi Humas Kota Bandung 2.0 yang lebih modern, sesuai jaman now,” ujar Yayan usai menerima penghargaan.
Dikatakan Yayan, humas saat ini harus bisa mengimbangi arus informasi yang begitu cepat baik itu berita baik atau negatif. Humas dituntut untuk memiliki kemampuan lebih agar bisa mengejar cepatnya perubahan paradigma komunikasi.
“Humas saat ini harus bisa mengimbangi arus informasi yang begitu cepat, baik itu berita negatif atau hoax. Berita itu tidak bisa ditutup atau dihentikan tetapi harus diarahkan dan dijawab dengan berita baik. Kebiasaan pejabat pemerintah yang alergi terhadap media harus di dorong menjadi lebih terbuka,” ujarnya. (BD)
