Bahkan 7 (tujuh) Pimpinan Fraksi, ia mengemukakan, yang terdiri dari Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, telah membuat surat pernyataan dan ditandatangani semua Fraksi DPRD Kabupaten Bandung untuk mendorong pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Bandung, “Untuk menunda tahapan revitalisasi pasar sehat banjaran sampai dengan putusan PTUN Bandung serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak untuk menahan diri,” ujarnya.
Kuasa Hukum Pasar Pasar Banjaran, Makmur, di ruang sidang Bamus Juga telah mempertanyakan tentang Regulasi Standar Satuan Harga (SSH) dalam hal bangunan (Kios), karena setiap unit Barang dan Jasa (BARJAS) yang berlaku disuatu daerah, yang sampai saat ini belum diketahui, sebab nantinya berpotensi memberatkan dan merugikan pedagang Pasar Banjaran.***
