Cirebon BEDAnews.com
Terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Hearing/Dialog dengan para pemangku kepentingan sector kesehatan di Kabupaten dan kota Cirebon , bertempat di Hotel Luxton Kota Cirebon, Jumat (26/10).
Sebagaimana dikatakan Kabag Humas dan Protocol Set DPRD Provinsi Jawa Barat Yedi Sunardi,SE.MM. selaku fasilitator bagi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD jabar .
“Hearing dialog BPPerda ini diselenggarakan dalam rangka menjaring informasi terkait penyusunan Raperda yang menjadi inisiatf DPRD tersebut, yang pada tanggal 28 September 2018 telah disampaikan dalam sidang paripurna oleh BP PERDA dan komisi V DPRD jabar.” Ujarnya.
Acara yang diikuti oleh seluruh anggota BP PERDA DPRD Jabar ini dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab.dan Kota Cirebon, BKPP wilayah Cirebon, Rumah sakit Paru-Paru, Praktisi Kesehatan serta undangan.
Yedi Berharap dengan mengundang para pemangku kepentingan di Cirebon dialog hearing ini akan tepat sasaran, sehingga BP Perda, akan dapat masukan ataupun data langsung dari masyarakat yang berkepentingan dengan Raperda ini, dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil dalam pembahsan raperda lebih lanjut.
Ketua BP Perda Jabar KH. Habib Syarif Muhamad yang Politisi PPP Jabar menyatakan, bahwa tidak sedikit Perda yang telah ditetapkan sebagai produk hukum dalam aplikasinya tidak dapat berfungsi sebagai payung hukum.karena tidak konsisten dan tidak realistis. Karena mungkin pemikiran-pemikiran yang masuk dalam Perda tersebut tidak bisa mengkaper keseluruhan permaslahan yang ada ditengah masyarakat.
“Mudah mudahan melalui kegiatan Hearing Dialog seperti ini kita dapat masukan langsung dari bawah secara bottom up . sehingga dapat menghasilkan sebuah Perda yang memang jadi salah satu solusi yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat.” ujarnya@
