Garut, BEDAnews
Menjelang Pilbup Garut 2013, tugas Panitia Pemungutan suara (PPS) di Garut terbilang berat. Mereka harus memverifikasi berkas dukungan 15 pasangan bakal calon (balon) dari jalur independen secara factual yang dilakukan dimulai sejak Minggu (12/5) lalu.
Saat ini terdapat 2.544 petugas PPS dari 424 PPS di Kab. Garut. Setelah melaksanakan verifikasi berkas dukungan secara administrasi, sampai beberapa hari ke depan mereka akan melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi warga pendukung secara door to door, ujar Sekretaris FKPPI Kabupaten Garut Harold S. Simatupang kepada BEDAnews.com, Rabu (22/5/2013).
Bakal calon dari jalur independen yang dinyatakan lolos bisa mendaftar bersama bakal calon yang diusung partai politik pada 10 – 16 Juni 2013. Adapun ke-15 pasangan yang lolos ke tahapan berikutnya antara lain, Dedi Suryadi – Dedy Dores, Yamin Supriatna – Dadan Ramdani, Dede Kusdinar – Endang Suryana, Nurdin Mustaqim – Irwan Gunawan, Deden Suparman – Yana Sofyana, Yaya Sumarya – Adjat Nataatmadja, Uus Kudus – Abdul Rohman, Sirojul Munir – Iwan Suwarsa, Asep Badruzzaman – Tutang Wirahman, Muhtarom – Charly van Houten, Hilman Faridz – Heru, Wati Krisnawati – Deni Koswara, Agus Salam – Rizky Usmayadhy, Arip Rahman – Muhamad Surya, dan Nandang – Ahmad, ujarnya.
Dikatakan Simatupang, dugaan praktek penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda dalam berkas dukungan pasangan calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) dari jalur independen pada Pilkada Garut 2013 satu per satu mulai terungkap. Hal ini diketahui setelah petugas PPS melakukan verifikasi faktual.
Jumlah pasangan cabup dan cawabup yang dukungannya akan diverifikasi sebanyak tujuh pasangan. Namun sebelum diproses, ketimpangan sudah terlihat. Dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 3000 an jiwa, masuk jumlah dukungan sebanyak 9000 orang lebih. Artinya dukungan ketujuh pasangan calon ini sudah tak rasional jumlahnya, kata Asep, PPS Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan.
Jumlah dukungan dari tujuh pasangan calon yang masuk dari desa tersebut, yang melebihi jumlah DPS, diduga banyak data yang ganda dan adanya nama seorang warga dari beberapa pasangan calon lain. Sehingga disinyalir ada kecurangan, ujar ketua PPS.
Harold S Simatupang yang juga pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), berang mengetahui namanya dicatut oleh tiga pasang calon bupati dari perseorangan. “Ini jelas manipulasi data dan merebut hak seseorang untuk mengeruk keuntungan, tanpa memperdulikan hati nurani si pemilik KTP tersebut. Saya tidak pernah didatangi calon, apalagi diminta mendukungnya, kenal juga tidak,“ sergah Harold dengan nada marah.
Apa ini calon pemimpin yang harus dipilih ? lanjutnya. “Dukungannya saja bukan hasil pemberian dari yang punya KTP. Entah dengan cara bagaimana sindikat itu mendapatkan KTP dari masyarakat. Yang pasti, banyak masyarakat yang KTP-nya ada di sindikat, justru mereka sendiri tidak tahu menahu kalau KTP-nya dipergunakan pihak lain untuk kepentingan pencalonan bupati/wakil bupati. Dari rumor yang saya terima, salah seorang penghubung calon bupati/wakil bupati mengatakan bahwa mendapatkan KTP dukungan itu melalui konsultannya,” jelas Harold tersenyum sinis.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), lanjut Harold, meminta kepada aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan adanya kemungkinan manivulasi berkas dukungan masyarakat dalam proses pendaftaran cabup/cawabup Garut dari jalur perseorangan.
Bila nanti diketahui ada kelompok atau sindikat yang biasa mepernjualbelikan KTP, kiranya penegak hukum dimohon tidak segan-segan untuk menangkapnya. “Sebab dengan praktek merekalah sistem Pilkada menjadi rusak. Kelompok ini benar-benar anti demokrasi,” tandasnya. (Sighar)
