Cimahi, BEDAnews
Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggar Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang administrasi Kependudukan, yang semula dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10, terpaksa molor, gara-gara hakim tertinggal toga. Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (28/11) di Kantor Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan. Buntutnya para pelanggar Perda terpaksa meninggalkan tempat sidang.
Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Maurid Sinaga, saat tiba di Kantor Kelurahan Utama, terpaksa harus berbalik arah menuju Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah untuk mengambil toga yang biasa dikenakan saat persidangan.
Persidanganpun akhirnya harus menunggu kembalinya hakim ke lokasi. Hakim pun hanya melakukan penyidangan dua orang pelanggar perda karena yang lainnya sudah meninggalkan tempat.
Usai melaksanakan sidang, Maurid menyatakan, pihaknya memang hanya menyidangkan dua orang pelanggar Perda, namun bukan berarti yang lainnya tidak terkena hukuman. Meraka tetap diberikan sanksi denda sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.
“Gak apa-apa koq yang lainnya tidak disidang, karena mayoritas pelanggar perda tersebut merupakan para buruh pabrik yang harus melaksanakan kerja sift siang,” tuturnya.
Dikatakan Maurid, dengan kesibukan para buruh memang ada kendala waktu untuk melakukan kewajibannya mengurus administrasi kependudukan, namun begitu karena setiap warga harus memiliki identitas kependudukan, mereka tetap harus mengurusnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, Ruswanto mengatakan, pihaknya melakukan operasi yustisi pada Senin malam (26/11) lalu di RW 15 kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan.
Dalam operasi yang digelar itu, sedikitnya terjaring 44 orang warga yang tidak memiliki KTP atau melakukan aktivitas jualan di daerah terlarang. Ke-44 orang pelanggar perda tersebut selanjutnya dipanggil untuk melakukan sidang yang dipimpin hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.
“Sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, warga Kota Cimahi wajib memiliki KTP. Jika tidak, dikenakan sanksi kurungan selama enam bulan atau denda maksimal Rp 50 Juta,“ tandasnya. (Bubun M)
