”Pengentasan kemiskinan, stunting, dan lapangan kerja itu masih belum terlihat dampaknya. Masih bersifat administratif. Hanya sebatas reformasi dokumen. Tidak terlalu memperhatikan substansinya,” jelas Kamaruddin.
Sehingga menurutnya, perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pun dengan organisasi perangkat daerah (OPD) satu sama lain harus ada sinergitas dalam menjalankan kebijakan yang ada.
“Kolaborasi kita masih belum maksimal. Kita harus memperbaiki kebijakan reformasi birokrasi kita dengan membangun dynamic governance.
Birokrasi semakin efektif, efisien,
dan bersih, dengan ciri agile dan
adaptif sehingga setara dengan
birokrasi kelas dunia,” imbuhnya. **
Page 4 of 4
