Padahal persoalan utamanya sangat krusial karena menyangkut kewajiban pihak pengembang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama atau PKS, sekaligus menyangkut hak Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta atas aset tanah tersebut.
Keberadaan aset tanah tersebut bukan cerita atau khayalan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bahkan pernah membahas secara langsung keberadaan lahan tersebut.
Pada 12 November 2025, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Jakarta Barat, Imron Sahrin, membahas persoalan lahan Pegadungan dalam rapat koordinasi mengenai ketersediaan lahan petak makam kosong di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa lahan Pegadungan merupakan aset milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 484/Tegal Alur seluas 659.430 meter persegi atau sekitar 65,94 hektare.
