Baik, saya mulai sekarang pembahasannya, dimulai dari persoalan aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas sekitar 65,94 hektare di Pegadungan, Jakarta Barat, ya!
Jadi, sebelum saya melanjutkan pembahasan, begini intinya! Apabila Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta tidak turun langsung ke lapangan dan hanya bertanya kepada bawahannya, kemungkinan besar jawaban yang diperoleh hanya sebatas bahwa aset tersebut memang ada dan sedang berada dalam proses tertentu. Kondisi ini akan semakin buruk apabila Sekretaris Daerah DKI Jakarta juga tidak berkeinginan untuk mengetahui pokok persoalannya serta tidak melakukan upaya maksimal untuk menuntaskan masalah tersebut.
Kemudian persoalan dianggap telah dijelaskan dan selesai. Setelah itu, masalah kembali sunyi dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.
