Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk membuktikan kondisi sebenarnya dan menuntaskan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Data dan dokumen LHP BPK untuk persoalan ini tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian, kemauan politik, pengawasan yang serius, serta tindakan nyata untuk menuntaskan seluruh kewajiban yang belum diselesaikan.
Segera bentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Desakan saya ini tegas, karena menyangkut aset milik Pemprov DKI Jakarta, menyangkut kewajiban pihak pengembang, menyangkut rekomendasi BPK, dan yang paling penting menyangkut hak serta kepentingan masyarakat Jakarta.
Jangan sampai aset tanah seluas sekitar 65,94 hektare milik Pemprov DKI Jakarta terus berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Dilain sisi, masyarakat Jakarta terus menghadapi keterbatasan lahan pemakaman dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
