Jakarta membutuhkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Gubernur dan Ketua DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan persoalan aset daerah tidak terus berlarut-larut selama puluhan tahun.
Karena itu, saya berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan aset tanah seluas 65,94 hektare di Pegadungan, Jakarta Barat. Atensi penuh dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto juga menjadi bagian yang sangat krusial dalam upaya menuntaskan persoalan tersebut.
Turun langsung ke lapangan, periksa seluruh dokumen, buka persoalannya kepada publik, dan tuntaskan kewajiban yang selama ini belum diselesaikan. Jangan sampai aset milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat justru terbengkalai selama puluhan tahun.
