Berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pemprov DKI Jakarta telah mengungkap persoalan dalam bidang pengelolaan aset, pengadaan tanah, kerja sama pembangunan, dan penyertaan modal daerah. Semua persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat memiliki implikasi terhadap tata kelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat Jakarta.
Banyak temuan menunjukkan adanya persoalan dalam pengawasan, status aset, pelaksanaan kerja sama, serta tindak lanjut kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan kerja sama aset antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta, termasuk persoalan tanah pengganti pemakaman seluas sekitar 65,94 hektare di Pegadungan, Jakarta Barat.
Karena itu, saya berharap melalui tulisan ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dapat melakukan inspeksi lapangan secara langsung. Selanjutnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto diharapkan dapat memberikan dukungan dan membantu secara maksimal dalam upaya menuntaskan persoalan tersebut.
