Dalam konteks transparansi, saya pernah meminta data resmi terkait rekomendasi BPK terhadap Pemprov DKI Jakarta. Namun, informasi yang saya perlukan belum dapat saya peroleh secara lengkap.
Karena itu, saya melakukan penelitian dan penelusuran secara independen terhadap berbagai rekomendasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 hingga 2025.
Terkait data rekomendasi BPK tersebut, saya sedang berpikir meminta kembali kepada BPK atau pada Pemprov DKI Jakarta. Apabila diperlukan, berbagai upaya sesuai mekanisme hukum dan keterbukaan informasi publik mungkin akan saya tempuh.
Prinsipnya sederhana. Pengelolaan uang rakyat dan aset daerah harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
