Pemprov DKI Jakarta memang telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk melalui reviu internal dan konsinyering. Namun, jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan pengelolaan pemerintahan daerah.
Saya juga masih menunggu informasi terbaru dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengenai perkembangan tindak lanjut seluruh rekomendasi tersebut pada tahun 2026.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
