Lahan tersebut telah disertifikatkan dengan Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sertifikat Nomor 484 tanggal 14 Juni 1991.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 4918 Tahun 1992 tanggal 7 Agustus 1992, Pemprov DKI Jakarta telah menerima tanah makam pengganti tersebut.
Namun persoalan yang harus dijawab sekarang adalah apakah tanah tersebut telah benar-benar diserahkan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Pemerintah Kota Jakarta Barat pada November 2025, kondisi lahan masih terdiri dari sawah dan empang serta terdapat bangunan liar di sebagian lokasi.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup hanya dijawab melalui laporan administrasi, harus ada pemeriksaan langsung di lapangan. Gubernur Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin sebaiknya turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya. Sedangkan Sekda DKI Jakarta Uus pematutnya, melakukan langkah maksumal untuk mendalami persoaln ini secara utuh.
