Setelah itu, perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari unsur Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Inspektorat, BPKAD, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Pemerintah Kota Jakarta Barat, Biro Hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tim ini harus memeriksa seluruh dokumen Perjanjian Kerja Sama, addendum, Berita Acara Serah Terima, sertifikat tanah, rekomendasi BPK, serta perkembangan tindak lanjut rekomendasi tersebut hingga saat ini.
Selain persoalan aset tanah seluas 65,94 hektare tersebut, masih terdapat berbagai persoalan lainnya yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.
Dalam kesempatan kali ini, saya baru menyoroti persoalan aset tanah Pegadungan seluas sekitar 65,94 hektare. Tentang persoalan lainnya berdasarkan LHP BPK tersebut akan saya uraikan pada kesempatan berikutnya.
