Kemudian, kontrak kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT CLS diikat dalam PKS Nomor 16 tanggal 21 Juli 1986. Selanjutnya, addendum kedua Nomor 8 Tahun 1991 terkait dengan kesepakatan penataan kembali kewajiban PT DP untuk membangun sarana-sarana kepentingan umum.
Dari berbagai persoalan tersebut kemudian muncul temuan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2014.
Dalam LHP tersebut, BPK merekomendasikan kepada “GUBERNUR” untuk mengintruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar meminta pertanggungjawaban pihak pengembang untuk menyerahkan tanah pengganti seluas 659.430 meter persegi atau sekitar 65,9 hektare di Kelurahan Pegadungan.
Tanah tersebut harus dijadikan tanah pengganti TPU dalam kondisi siap pakai sesuai dengan perjanjian.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2014 juga disebutkan bahwa tanah pengganti TPU tersebut harus diserahkan dalam kondisi siap digunakan.
