Sebagai kompensasi atas kerja sama tersebut, pihak pengembang memperoleh hak untuk menggunakan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan milik Pemprov DKI Jakarta selama 20 tahun, yang dapat diperpanjang dan dialihkan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam perjalanan kerja sama tersebut, Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dan PT DP mengalami perubahan melalui addendum.
Salah satu perubahan terjadi karena PT DP mundur dari sebagian kerja sama dan menyerahkan izin prinsip penggunaan lokasi bekas TPU yang dikerjasamakan kepada PT CLS, yaitu bekas TPU Jelambar Islam, Jelambar Buddha, dan TPU Sanjaya.
Atas kerjasama ini PT CLS berkewajiban menyediakan dana senilai Rp.6.445.353.491 untuk membangun fasilitaa sosial dan fasilitas umum.
