Tentunya, semua hal tersebut perlu dibuktikan secara langsung melalui pemeriksaan lapangan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, serta tim khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Berbagai persoalan yang ada tersebut tentunya berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta, serta menimbulkan berbagai persoalan lainnya.
Dalam konteks munculnya persoalan aset DKI tersebut, saya menilai bahwa masyarakat Jakarta juga perlu mengetahui asal-usul persoalan tersebut. Oleh karena itu, saya akan menguraikannya secara ringkas berdasarkan LHP BPK dengan menitikberatkan pada pokok-pokok persoalan yang ada.
Jadi, begini. Semua persoalan yang ada ini bermula dari kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak pengembang yang berawal dari Rencana Induk atau Master Plan Tahun 1965–1985. Selain itu, kegiatan tersebut juga merujuk pada Rencana Tata Ruang Daerah Tahun 1985–2005.
