Berdasarkan kondisi yang dijelaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat pada November 2025, muncul dugaan bahwa aset tanah seluas 65,94 hektare tersebut masih berupa sawah, rawa, atau empang meskipun tanah tersebut telah diterima melalui Berita Acara Serah Terima sejak 7 Agustus 1992.
Bahkan disebutkan, terdapat dugaan bangunan liar berupa pabrik plastik di sisi pintu masuk TPU Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Artinya, apabila kondisi tersebut memang belum berubah secara signifikan, persoalan ini telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
Selain itu, ada hal yang lebih mengejutkan lagi, yakni dugaan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara. Merujuk pada LHP BPK Tahun 2014, Buku II tentang Sistem Pengendalian Intern, halaman 226, disebutkan: “Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanah seluas 263.106 m² bukan tanah pengganti yang berasal dari hasil pengadaan PT DP, namun merupakan tanah negara.” Hal ini disebutkan dalam LHP BPK. Namun, mengenai kebenarannya, tentu perlu diuji dan dibuktikan bersama serta dibuka kepada publik!
