Dengan tersedianya lahan pemakaman yang memadai, Pemprov DKI Jakarta dapat mengurangi risiko terjadinya krisis lahan pemakaman bagi masyarakat Jakarta.
Selain untuk kebutuhan pemakaman, aset tanah tersebut tentunya juga dapat dipertimbangkan untuk berbagai kebutuhan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Pemprov DKI Jakarta.
Yang paling penting adalah Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa kewajiban pihak pengembang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
Jangan sampai Pemprov DKI Jakarta justru harus mengeluarkan anggaran baru dari APBD untuk menjadikan lahan tersebut siap digunakan apabila berdasarkan perjanjian kewajiban tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang.
Dasar untuk menagih kewajiban tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.
