Pengecualian dimungkinkan berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2023, yang memperbolehkan mutasi atau rotasi pejabat pimpinan tinggi yang belum menjabat selama dua tahun penuh, dengan pertimbangan tertentu.
Ketentuan dalam Surat Edaran tersebut merupakan bentuk dispensasi terhadap aturan umum dalam UU ASN, yang pada prinsipnya melarang mutasi atau rotasi pejabat sebelum masa jabatan dua tahun terpenuhi. Namun, Menteri PANRB melalui Surat Edaran tersebut memberikan ruang fleksibilitas kebijakan mutasi, sepanjang dilakukan atas dasar alasan yang sah dan melalui prosedur yang tepat. Dispensasi ini diberikan demi kepentingan akselerasi kinerja, efektivitas birokrasi, atau alasan mendesak lainnya.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2023 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
