Sesungguhnya, aturan dalam UU yang melarang kepala daerah melantik pejabat sebelum lewat waktu 6 bulan setelah dilantiknya kepala daerah tersebut itu pun kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Panser S.C. Simamora yang melakukan Judisial Review ke MK melalui Perkara Nomor 2/PUU-XXIII/2025. ASN tersebut mempertanyakan ketentuan yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah dalam waktu enam bulan sejak pelantikan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Aturan lain yang melarang kepala daerah untuk mengangkat pejabat di lingkungan pemerintahannya antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut.
