Lalu muncul pertanyaan: Apakah Gubernur Pramono memiliki kewenangan untuk mengganti pejabat dan pimpinan BUMD sebelum enam bulan setelah ia dilantik dan sebelum dua tahun dari masa jabatan pejabat yang bersangkutan dilantik? Jawabannya, saya tegaskan, secara hukum sah dan 100 persen bisa, karena sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
Secara normatif, Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat dalam kurun waktu enam bulan sejak dilantik, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Artinya, larangan ini bersifat kondisional, bukan absolut. Jika Gubernur Pramono telah memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri, maka pergantian pejabat sebelum enam bulan menjabat adalah sah secara hukum.
