Selain itu, aturan lain yang juga menjadi rujukan dalam penerbitan Surat Edaran tersebut adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Sementara itu, untuk penggantian direksi dan komisaris BUMD, Gubernur juga memiliki kewenangan penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan berhak mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris BUMD sewaktu-waktu. Ketentuan ini tentu melalui pertimbangan tertentu dan proses uji kelayakan dan evaluasi kinerja yang ketat dan transparan. Mekanisme ini penting untuk menjamin penerapan prinsip good corporate governance dan menjaga kepercayaan publik.
