Kaltara, BEDAnews.com
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengimbau seluruh masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Sebab, dewasa ini sebagian masyarakat bisa dengan mudah memperoleh informasi dari medsos tanpa meneliti lagi kebenarannya.
Irianto mengajak kepada semua masyarakat, agar bisa menggunakan medsos secara bijak untuk kepentingan yang positif dan bukan untuk menyebarkan fitnah atau provokasi. “Intinya saling menghargai, saling menghormati, itu perlu. Jangan pernah menyebarkan informasi yang sifatnya memprovokasi,” pesannya.
Media sosial, lanjut Irianto, salah satu fasilitas yang dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai informasi mulai dari yang positif maupun negatif. Situasi lingkungan, bahkan negara pun bisa dipengaruhi oleh informasi yang tersebar melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
“Ini salah satu dampak dari media sosial, sehingga kita harus benar-benar bisa menyaring informasi terlebih dahulu sebelum dibagikan ke banyak pihak,” tegasnya.
Belakangan ini, ada oknum-oknum yang sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax untuk memprovokasi masyarakat. Karena itu Irianto mengimbau agar masyarakat tidak mudah memercayai informasi yang tersebar di media sosial. Tak dapat dipungkiri, masyarakat yang berselancar di dunia maya tak terbatas jumlahnya memberikan tanggapan berbagai peristiwa.
Irianto menyebutkan, setiap warga negara sudah seharusnya turut berperan serta menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan. Peka terhadap lingkungan sekitar sehingga mampu mengindentifikasi apabila ada masyarakat yang berperilaku mencurigakan.
“Saya berpesan khususnya kepada semua pihak, khususnya para orangtua agar memberikan pengawasan lebih terhadap anak ketika bermain media sosial,” ujarnya, Rabu (25/1).
Untuk itu, Irianto juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terhadap hasutan maupun berita yang belum jelas sumbernya. Sebab, bisa saja informasi tersebut dapat memicu perpecahan antarmasyarakat.
“Tetaplah memperkuat rasa kebangsaan atau nasionalisme dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya. (Hms/Lubis)
